ABSTRAK

Muhammad[1],Ichsan Anwary[2]

Kata unci : Kewenangan, Pemeriksaan, Pelanggaran, Kode Etik Notaris.

Tesis ini berjudul "Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" yang ditulis oleh Muhammad, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah memiliki otoritas untuk menyelenggarakan sidang terkait pelanggaran kode etik, sedangkan Dewan Kehormatan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis peraturan-peraturan serta sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik notaris lebih menekankan pada pelanggaran moral dan perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik dapat dikategorikan menjadi pelanggaran berat yang merugikan masyarakat, serta pelanggaran ringan yang bersifat internal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap notaris untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat eksternal, sementara Dewan Kehormatan menangani pelanggaran internal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan profesi notaris di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam pelayanan publik.