Sujono. 2019. Analisis Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Selatan. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing Utama: Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H,.M.Hum. Pembimbing Pendamping: Dr. Rahmida Erliani, S,H,.M.H. 105 Halaman.
 
ABSTRAK
 
Kata Kunci: Korporasi, Perkebunan Kelapa Sawit, Kebakaran lahan.
 
Kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Hasnur Citra Terpadu maka diperlukan alat bukti yang syah yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran memang terjadi di areal HGU tersebut. Salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di areal konsesi IUP PT. Hasnur Citra Terpadu adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan kebakaran memang terjadi di areal tersebut maka sampel yang diambil adalah arang/bahan bakar bekas bekas terbakar, tanah composite bekas terbakar, tanah utuh telah terbakar, tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar, tumbuhan bawah yang tidak terbakar. Sampelsampel tersebut dibawa ke laboratorium kebakaran hutan dan lahan serta secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detail maka dianalisis lagi di laboratorium pengaruh hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Kriteria baku kerusakan lingkungan yang digunakan adalah sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa asas subsidiaritas dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi dan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana korporasi yang akan datang tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan korporasi.
 
Bahwa putusan perkara Nomor 2/Pidsus-LH/2016/PN. Rta. Yang telah memvonis terhadap terdakwa Ir. Andira Dharma atas nama Pt. Hasnur Citra Terpadu merupakan perbuatan pidana sesuai asas subsidiaritas yang berkaitan dengan Undang-Undang 23 Tahun 1997 Tentang Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup dan Dalam ketentuan pasal 116 (1) b sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka dianggap sebagai strict liability, dalam pasal 116  yang berbunyi “Apabila tindak Pidana Lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan Usaha, Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan  Kepada; Badan Usaha dan atau Orang yang member perintah melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang memimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.