Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kendala yang dihadapi dalam implementasi ETPD, serta mengetahui bagaimana implementasi ETPD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETPD di pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya optimal karena  masih menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Kendala yang dihadapi seperti komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi TP2DD yang belum efektif. Meskipun penerimaan dan belanja pemerintah sudah dilakukan secara non-tunai, adopsi metode non-tunai oleh masyarakat masih rendah. Sistem informasi yang terintegrasi dengan Bank RKUD, telah mendukung transparansi dan akuntabilitas, etapi ketiadaan regulasi spesifik serta peta jalan yang komprehensif menghambat perkembangan lebih lanjut. Penelitian ini menekankan perlunya kerangka kebijakan dan koordinasi yang lebih baik untuk memperkuat implementasi ETPD.

Kata Kunci : ETPD, Transaksi Non Tunai, Transparansi, Akuntabilitas