Pajak sangatlah erat dengan stabilitas ekonomi di Indonesia. Sehingga pajak sangatlah menjadis alah satu prioritas utama bagi pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan mengenai perpajakan. Tetapi, dalam praktiknya, banyak pelanggaran dalam bidang perpajakan. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perpajakan menjadi sangat penting, sehingga peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perpajakan sangat krusial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan preskriptif terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr kasus tindak pidana perpajakan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer (putusan pengadilan, undang-undang), sekunder (buku-buku hukum, jurnal), dan tersier (ensiklopedia hukum). Pengumpulan dokumen hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis metode silogisme. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tidak mempertimbangkan beberapa aspek yang memberatkan, seperti latar belakang profesi pelaku yang akan berdampak sosial. Kemudian penjatuhan sanksi juga terlalu rendah untuk kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga nilai keadilan dalam putusan pun tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, belum sepenuhnya memperhatikan fakta persidangan, sehingga sanksi yang dijatuhkan kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya tercermin dalam suatu putusan.