Penelitian ini membahas online child grooming sebagai bentuk kekerasan seksual pada anak yang belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Saat ini, regulasi terkait tersebar dalam berbagai peraturan, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Kondisi ini dapat menimbulkan inkonsistensi penerapan dalam melindungi anak dari kejahatan berbasis teknologi karena dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum. Sementara itu, Inggris telah mengatur grooming secara tegas melalui Sexual Offences Act 2003, yang menetapkannya sebagai kejahatan tersendiri. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus di Indonesia yang mencakup definisi dan sanksi hukum untuk memperkuat perlindungan anak terhadap kejahatan seksual daring. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan respons yang lebih efektif terhadap ancaman kejahatan modern.

Kata Kunci: kekerasan seksual anak, online child grooming, perbandingan hukum.