Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Posbakum dan observasi langsung di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa :  Pertama Proses pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Banjarmasin berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Layanan Posbakum meliputi konsultasi hukum, asistensi pembuatan dokumen, dan informasi hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Pemohon diharuskan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memanfaatkan layanan gratis ini. Kedua Beberapa kendala utama yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banjarmasin meliputi banyaknya pemohon yang datang tanpa membawa dokumen pendukung seperti SKTM. Hal ini menghambat proses verifikasi kelayakan pemohon.

Kata kunci (keyword): Eksistensi, Pos Bantuan Hukum, Proses, Pengadilan Negeri Banjarmasin.