Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan regulasi Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis kedudukan Amicus Curiae dalam proses hukum acara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kekosongan hukum, penelitian ini berfokus pada analisis ketidakjelasan dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan serta praktik hukum terkait kedudukan dan peran Amicus Curiae.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai Amicus Curiae di Indonesia masih belum memadai. Tidak adanya landasan hukum yang kuat dan spesifik menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi mekanisme Amicus Curiae. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur prosedur pengajuan, kriteria kelayakan, serta batasan dan cakupan kontribusi Amicus Curiae dalam proses peradilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Amicus Curiae memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia, meningkatkan partisipasi publik dalam proses hukum, dan memperluas perspektif pengadilan dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap partisipasi publik dan efektivitas serta efisiensi proses peradilan.

Kata kunci (keyword) : Amicus Curiae, Kekosongan Hukum, Sistem

Peradilan Indonesia