ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dengan kenyataan di masyarakat. Dimana penelitian ini berfokus pada penegakan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan kebersihan lingkungan yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya dalam pasal 7 yang membahas mengenai kewajiban pihak-pihak seperti pedagang, pemilik/pengelola kompleks, pengelola kawasan, industri, pemilik kendaraan pribadi, pemilik hewan ternak yang memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  hukum empiris dengan pendekatan historis dan perundang-undangan, serta mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin masih menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan sanksi administratif. Dalam proses penegakan sanksi administratifnya terkait pasal 7 yang diteliti, Satpol PP cenderung memberikan peringatan lisan dan pada ranah industri hanya dilakukan pensosialisasian. Kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia di Satpol PP, rendahnya kesadaran masyarakat, serta banyaknya perda yang ditegakkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran para pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, peningkatan kapasitas dan anggaran Satpol PP, serta konsistensi dalam penerapan sanksi administratif yang telah diatur dalam peraturan daerah.

Kata kunci (Keyword): Penegakan hukum, sanksi administratif, kebersihan lingkungan.