Nazwa Syifa. Januari 2025. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH KOTA BANJARMASIN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Dr. Suprapto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan jadwal pembuangan sampah di Kota Banjarmasin dilakukan dan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum tersebut, terutama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, menunjukkan bahwa: Pertama, penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan waktu pembuangan sampah di Kota Banjarmasin masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun sudah ada ketentuan sanksi yang jelas dalam peraturan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pembuangan sampah yang sesuai jam operasional masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, faktor ketidakdisiplinan dalam masyarakat juga turut memperburuk situasi, sehingga penegakan hukum yang dilakukan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kedua, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum di Kota Banjarmasin. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketentuan jadwal pembuangan sampah. Kemudian, keterbatasan sumber daya dari Satpol PP seperti jumlah personil yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, juga menjadi kendala. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat kemampuan Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan jadwal pembuangan sampah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas Satpol PP, dan menambah alokasi anggaran untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Banjarmasin.

Kata kunci (keyword): penegakan hukum, pelanggaran, sampah