Pelaksanaan pilkada yang dilakukan baru-baru ini terdapat banyak kasus politik uang. Penelitian ini berfokus pada peraturan yang mengetaur mengenai politik uang dan kewenangan bawaslu. Upaya yang dapat dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah politik uang seperti, memaksimalkan fungsi pengawasan, melakukan penindakan, dan pengembangan desa anti politik. Penegakan hukum sering mendapat hambatan seperti, kurangnya bukti dan lambatnya penanganan kasus politik uang oleh bawaslu. Dengan kewenangan bawaslu, bawaslu dapat melakukan pencegahan untuk mengurangi politik uang. Upaya pencegahan dapat mewujudkan pilkada yang bebas dari politik uang. Penegakan hukum terkait pelanggaran politik uang sering kali tidak ada kelanjutan. Banyaknya kendala yang menyebabkan mengapa penegakan hukum terhadap politik uang sering kali sulit untuk diterapkan. lambatnya penanganan dalam menangani kasus politik uang menyebabkan marak terjadi pelanggaran politik uang pilkada.