Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama sebagai aset investasi yang berharga. Namun, banyak masyarakat yang melakukan investasi terhadap tanah namun tidak dikelola atau dimanfaatkan tanah tersebut secara optimal, sehingga menyebabkan banyak tanah terlantar. Tanah yang terindikasi terlantar ini menjadi objek penertiban oleh pemerintah untuk menghindari ketimpangan penguasaan tanah dalam sistemika tata ruang serta untuk kepentingan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tanah yang terindikasi terlantar dalam proses pengadaan tanah dan apakah pemilik hak atas tanah yeng terindikasi terlantar mendapatkan ganti kerugian atau tidak dalam proses pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap tanah yang terindikasi terlantar dalam proses pengadaan tanah dan ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ganti kerugian terhadap pemilik hak atas tanah yang dinyatakan terlantar masih menjadi isu yang belum sepenuhnya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaharuan kebijakan terkait pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah terlantar di Indonesia, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan tanah secara optimal untuk mencegah tanah terlantar.