Penelitian ini membahas hak kampanye menteri sebagai pejabat negara dalam konteks asas pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap ketentuan Pasal 299 Ayat (2) dan (3) UU Pemilu yang mengatur hak kampanye pejabat negara, khususnya menteri, serta implikasi normatifnya terhadap asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Penelitian ini juga mengeksplorasi potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat terjadi dalam praktik kampanye oleh pejabat negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Pemilu memberikan hak kampanye kepada menteri sebagai pejabat negara, pelaksanaannya harus mematuhi batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis.