Penelitian ini mengkaji keabsahan, jenis, serta isi pelaksanaan kontrak kerja yang dibuat dengan bantuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam hubungan kerja berbasis aplikasi pada platform pasar kerja Upwork. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana AI mempengaruhi proses pembentukan kontrak kerja serta apakah kontrak yang dihasilkan tetap memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja berbasis AI umumnya berbentuk kontrak kerja elektronik tertulis untuk jangka waktu tertentu (PKWT) yang tetap memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. AI berperan dalam tahap pra-kontrak, termasuk pencocokan kandidat, penyusunan deskripsi pekerjaan, serta perancangan klausul kontrak terkait hak dan kewajiban para pihak, sistem pengupahan, dan ketentuan waktu kerja. Namun, finalisasi kontrak tetap membutuhkan persetujuan kedua belah pihak sehingga AI tidak dianggap sebagai pihak yang berkontrak, melainkan hanya sebagai alat bantu. Bentuk dan isi perjanjian kerja di platform Upwork terdiri dari PKWT dalam format elektronik yang terbagi menjadi Hourly Contract (berdasarkan total jam bekerja) dan Fixed Price Contract (berdasarkan tahapan proyek). AI juga digunakan untuk memastikan transparansi dan efisiensi melalui teknologi Computer Vision dan Process Automation yang membantu pemantauan pekerjaan serta memastikan pembayaran upah sesuai kesepakatan. Untuk menjamin keseimbangan perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, diperlukan regulasi lebih spesifik yang mengatur batasan peran AI dalam hubungan kerja berbasis aplikasi serta mekanisme pengawasannya guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.