Pasar modal pada dasarnya tergantung pada kepercayaan, maka mempunya regulasi yang tegas dan jelas merupakan sebuah keharusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana misappropriation theory dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan pada praktik insider trading di Indonesia melalui studi perbandingan dengan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yang dimaksdukan guna mendapatkan saran mengenai apa yang seyogiyanya dilakukan. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya UUPM hanya berlandaskan pada fiduciary duty theory, namun setelah dilakukannya amandemen terhadap pasal 97 UUPM yaitu berdasarkan pasal 97 UU P2SK yang secara tidak langsung memberikan peluang untuk digunakannya misappropriation theory pada praktiknya. Namun masih terdapat tidak ada kejelasan terkait informasi orang dalam bagaiman yang dilarang untuk digunakan, hal ini membuka ruang bagi interpretasi bahwa semua informasi yang dianggap sebagai "informasi orang dalam" dapat dilarang tanpa memperhitungkan status publikasinya. Penelitian ini menyarankan agar misappropriation theory dapat segera di implementasi seoptimal mungkin oleh penegak hukum yang ada pada aturan hukum praktik insider trading di indonesia agar dapat memberikan kepercayaan terhadap semua pihak yang melakukan transaksi di pasar modal.

Kata Kunci: Pasar Modal, Insider trading, Misappropriation Theory, dan Penegakan Hukum.