Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya berada di Banjarmasin dipindahkan secara bertahap ke Banjarbaru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 pada 15 Februari 2022. Kawasan seluas 500 hektar dipilih sebagai lokasi perkantoran baru, dan pembangunan ini direncanakan selesai hingga 2025. Perubahan tutupan lahan dari hijau menjadi lahan terbangun mengurangi kemampuan tanah menyerap air, berpotensi menyebabkan kelangkaan air. Untuk mengatasi hal ini, dibangun embung di kompleks perkantoran, yaitu Embung Kampung Banjar dan Embung Kebun Raya, sebagai sarana konservasi air untuk menjaga keseimbangan air dan menghindari defisit air yang dapat mengancam kelestarian air tanah di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dari berbagai macam sumber. Data primer yang digunakan meliputi hasil pengamatan muka air tanah yang diperoleh dengan menggunakan alat geolistrik, yang akan berfungsi sebagai kalibrasi dalam perhitungan neraca air. Selain itu, data infiltrasi lapangan juga akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan tanah dalam menyerap air, yang sangat penting untuk memahami bagaimana tanah berinteraksi dengan air hujan yang turun. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan yang akan digunakan untuk mengetahui volume air yang terinfiltrasi dan data klimatologi yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh peningkatan rasio volume air terinfiltrasi di Embung Kampung Banjar adalah 16% dan Embung Kebun Raya 5%. Kondisi neraca air setelah terbangun Embung Kampung Banjar mengalami peningkatan sebesar 114,10% dan Embung Kebun Raya mengalami peningkatan neraca air sebesar 407,90%. Sebelum terbangun embung, neraca air mengalami defisit di bulan Juli, Agustus, dan September. Setelah terbangun embung, defisit neraca air tidak terjadi lagi.