Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Persampahan adalah salah satu permasalahan yang ada di ibukota provinsi ini karena kepadatan penduduknya yang tinggi ditambah gaya hidup masyarakatnya yang konsumtif. Dengan volume sampah yang sangat besar, Pemerintah Kota Banjarmasin membuat beberapa kebijakan untuk menanggulangi sampah di Kota Banjarmasin salah satunya dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Dalam pelaksanaan dan implementasi perda tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satpol PP membentuk Tim Satuan Tugas Justisi untuk mengawasi jalannya peraturan daerah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan induktif menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Tim Satuan Tugas Justisi serta hambatan yang dihadapi. Dari hasil analisa penulis dapat disimpulkan bahwa tim ini tidak memiliki pembentukan resmi, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas mereka. Meskipun demikian, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap melaksanakan penegakan hukum meskipun tanpa struktur formal, hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan peraturan meski dengan keterbatasan. Hambatan utama yang dihadapi oleh Tim Satuan Tugas Justisi adalah keterbatasan jumlah anggota dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan kebersihan menjadi tantangan besar.

Kata Kunci (keyword) : Penegakan Hukum, Tim Satuan Tugas Justisi, Larangan, Peraturan Daerah