Masalah sampah di Kota Banjarmasin semakin mengkhawatirkan, terutama dalam pengelolaannya yang masih jauh dari harapan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 sebagai upaya untuk mengatur pengelolaan sampah, di mana pelanggar yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan. Namun, meskipun peraturan tersebut sudah ada, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi masih belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi sanksi dalam Perda tersebut dijalankan di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode hukum empiris, yang mengumpulkan data dari wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, serta menganalisis dokumen-dokumen terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Perda sudah diatur dengan tegas, pengawasan yang kurang intensif dan kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi faktor utama yang menghambat penegakan sanksi. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya personel juga turut memperburuk pelaksanaan Perda ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Kata Kunci (keyword): sanksi, peraturan daerah, implementasi