Penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah, melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar, mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan sosio-legal, melibatkan wawancara dengan aparatur pemerintah dan masyarakat pengguna layanan, serta analisis dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. Namun, terdapat beberapa hambatan utama, seperti kurangnya sosialisasi informasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang rumit, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meski demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar telah menunjukkan upaya nyata melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85 pada tahun 2023.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung transparansi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk menciptakan layanan publik yang lebih terintegrasi. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.