Tabungan bersama menjadi praktik umum di kalangan pasangan yang berencana melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Namun, ketika hubungan berakhir sebelum pernikahan, sering kali muncul konflik mengenai pembagian uang tabungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pasangan dalam pengelolaan tabungan bersama, keabsahan perjanjian yang dibuat, potensi wanprestasi yang terjadi, serta mekanisme penyelesaian hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti KUHPerdata (KUHPerdata) dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghubungkan norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Perjanjian tabungan bersama yang dilakukan pasangan non-menikah dapat dikategorikan sebagai gabungan antara perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian penitipan barang. Keabsahan perjanjian tersebut diakui jika memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Tindakan pihak yang mengambil seluruh dana tanpa persetujuan dianggap sebagai wanprestasi. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan tuntutan penggantian kerugian. Dalam melakukan gugatan ke pengadilan pihak yang dirugikan dapat memberikan bukti-bukti berupa surat-surat, saksi, persangkaan dan pengakuan. Penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi atau negosiasi).

Kata Kunci (keyword): Tabungan bersama, wanprestasi, penyelesaian hukum, perjanjian kuasa, perjanjian penitipan barang.