Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Fokus penelitian adalah pada perbedaan interpretasi hakim dalam dissenting opinion dan implikasi putusan terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan karena hubungan kekerabatan antara Ketua MK dengan pihak yang mendapat manfaat langsung dari putusan tersebut. Fenomena ini menunjukkan terjadinya judisialisasi politik, di mana pengadilan berubah menjadi institusi politik. Hasil penelitian menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi terhadap mekanisme pengambilan putusan di MK, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik kepentingan, demi menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan tertinggi serta menjamin kualitas demokrasi di Indonesia.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden/wakil presiden memicu kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Dissenting opinion dari empat hakim konstitusi menyoroti perbedaan interpretasi terkait konsep open legal policy, kewenangan MK sebagai negative legislator, aspek formil permohonan, dan legal standing pemohon. Putusan ini berimplikasi pada pergeseran keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, ketidakpastian hukum terkait open legal policy, potensi konflik kepentingan dan erosi kepercayaan publik, dinamika politik dan pemilu, serta perdebatan tentang interpretasi konstitusi dan peran MK. Penelitian ini menganalisis perbedaan interpretasi hakim dalam dissenting opinion dan mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci (keyword): Mahkamah Konstitusi, Dissenting opinion, sistem politik dan demokrasi