Nur Aliya Rasyidah. Desember 2024.

PENERAPAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU DI INDONESIA.

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman.

Dosen pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Pemilihan umum adalah pilar utama demokrasi yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, politik uang telah menjadi ancaman signifikan yang mencederai integritas pemilu di Indonesia. Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur sanksi terhadap politik uang, menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Penelitian ini menganalisis penerapan unsur “memilih peserta pemilu tertentu” dalam Pasal 515 UU Pemilu. Melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa unsur “memilih peserta pemilu tertentu” sulit diterapkan tanpa melanggar asas kerahasiaan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kelemahan rumusan norma pada Pasal 515 membuka celah multitafsir yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Praktik penyamaran dalam bentuk bantuan sosial menjelang pemilu juga menjadi tantangan tambahan bagi aparat penegak hukum.

Penulis merekomendasikan reformulasi Pasal 515 UU Pemilu dengan menghapus unsur “memilih peserta pemilu tertentu” dengan frasa yang lebih luas namun tetap konkret. Reformulasi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas penegakan hukum tanpa melanggar prinsip demokrasi. Selain itu, pendekatan berbasis kebijakan kriminal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik dianggap penting untuk mengatasi akar permasalahan politik uang. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif menjaga integritas pemilu di Indonesia.

Kata kunci (Keyword): Hukum Pidana, Politik Uang, Pemilu.