Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Latar belakang penelitian ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat, menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum, terutama terkait dengan pembuktian yang merupakan aspek krusial dalam peradilan pidana. Alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menuntut hakim untuk mempertimbangkan keabsahan dan kredibilitas data elektronik sebelum penerimaannya. Secara teoritis untuk menambah wawasan terkait permasalahan yang berhubungan dengan implementasi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Secara praktis untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan melatih untuk mengembangkan pola pikir. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, berfokus pada data primer dari hasil penelitian lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala dalam penerapan alat bukti elektronik, termasuk potensi manipulasi data dan kurangnya pemahaman hakim mengenai kredibilitas data elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik diakui secara hukum, tantangan tetap ada dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan alat bukti elektronik, termasuk perlunya pedoman bagi hakim untuk menilai keandalan data tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembuktian dalam perkara pidana serta memperluas pemahaman mengenai sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : Peradilan Pidana, Alat Bukti Elektronik, Pengadilan Negeri.