Pertanggungjawaban pidana atas kebocoran minyak dari kendaraan bermotor pengangkut minyak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan isu penting dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas akibat kebocoran minyak dari kendaraan pengangkut minyak, yang menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang menyebabkan kebocoran minyak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan sanksi bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan. Tiga pihak yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana adalah pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum. Pengemudi bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya, pemilik kendaraan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian karyawan, dan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas keselamatan operasional kendaraan mereka. Kesimpulannya, diperlukan peraturan khusus yang membahas kecelakaan lalu lintas akibat kebocoran minyak, termasuk tanggung jawab pengemudi di luar jam kerja. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab pengemudi, baik milik individu maupun entitas hukum, atas kejadian kecelakaan ketika pengemudi tersebut bekerja di luar jam kerja. Penelitian ini perlu mengkaji apakah pemilik kendaraan ikut bertanggung jawab atau tidak dalam situasi tersebut.

Kata Kunci (Key word) : Pertanggungjawaban Pidana, Kebocoran Minyak, Kendaraan Bermotor Pengangkut Minyak, Kecelakaan Lalu Lintas.