Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas saat pemilihan umum dan untuk mengetahui apakah peraturan perundangan-undangan yang ada sudah memberikan jaminan hukum bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama menjalani tugas pemilihan umum. penelitian hukum yang bersifat perspektif, Tipe penelitian doctrinal. Penelitian hukum doctrinal dalam hal ini sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang sesuai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan terhadap Undang – undang (Statutory Approach) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan untuk calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) umumnya merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang secara fisik sehat untuk menjalankan tugas-tugas sebagai KPPS. Surat keterangan sehat yang harus dilampirkan ini bersifat wajib bagi pihak penyelenggara pemilihan umum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan umum dilindungi oleh UUD 1945, UU Pemilu, UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan dari PERMEN, Keputusan Menteri Keuangan dan Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anggota Kelompok Pemungutan Suara, Santunan, pemilihan umum