Perangkat desa merupakan elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Namun, pemberhentian perangkat desa sering kali menjadi permasalahan kompleks akibat ketidaksesuaian antara peraturan dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan menyusun solusi untuk mengatasi kekaburan hukum yang dihadapi oleh Kepala Desa di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas. Menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi peraturan, seperti interpretasi hukum yang beragam, minimnya pedoman teknis, dan ketidakmampuan perangkat desa dalam memenuhi tuntutan profesionalisme. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan musyawarah desa, pembinaan, dan uji kompetensi. Kepala Desa Kalumpang berhasil menyelesaikan konflik dengan pendekatan berbasis bukti, mediasi, dan konsultasi dengan pihak kecamatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap kinerja perangkat desa, serta pentingnya pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Perangkat desa, Pemberhentian, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Desa Kalumpang.