Dalam era digital, rekaman viral melalui media sosial sering kali menciptakan opini publik yang memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam dunia ketenagakerjaan, di mana perusahaan harus menjaga keseimbangan antara tekanan opini publik dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekaman viral sebagai dasar pengambilan keputusan PHK serta dampaknya terhadap perusahaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian bersifat preskriptif, berfokus pada analisis peraturan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman viral dapat menjadi alasan kuat dalam PHK, terutama jika terbukti adanya pelanggaran hukum atau etika yang merugikan perusahaan. Namun, pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada validitas rekaman, investigasi menyeluruh, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk menghindari risiko hukum dan kerugian reputasi. Studi kasus yang dianalisis menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan PHK. Keputusan yang tidak berdasarkan investigasi menyeluruh dapat menimbulkan litigasi, merusak citra perusahaan, serta mengganggu stabilitas organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun rekaman viral memiliki dampak signifikan, keputusan PHK harus diambil secara transparan dan adil untuk melindungi hak karyawan dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang solid untuk menghadapi tekanan publik tanpa mengorbankan keadilan dan kepatuhan hukum.

Kata Kunci: rekaman viral, pemutusan hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan, reputasi perusahaan, opini publik.