Penelitian ini menganalisis perilaku penyimpangan seksual terhadap binatang (bestialitas) dalam perspektif hukum pidana Indonesia melalui metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Rumusan masalah mencakup kriminalisasi bestialitas dan relevansi regulasi hukum pidana saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar-dasar yang menjadikan bahwa perilaku bestialitas dapat dikriminalisasi, serta menganalisis hukuman yang dapat diterapkan pada bestialitas dalam menghadapi era kekosongan hukum. Hasil menunjukkan bahwa saat ini bestialitas belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, menimbulkan kekosongan hukum meski bertentangan dengan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Formulasi kebijakan pidana yang dapat diterapkan untuk pengaturan perilaku bestialitas masih terbatas. Hasil analisis yang dilakukan pada pasal 337 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga masih menuai pro dan kontra dalam pasalnya.

Kata Kunci: Bestialitas, Kriminalisasi, Perilaku Penyimpangan Seksual, Hukum

   Pidana