Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi serta menganalisis peran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan fungsinya terhadap otonomi daerah yang ada. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau sosio-legal. Data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian adalah Pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menjalankan kewenangan tugas mereka dengan sesuai pada bidang mereka masing-masing dan hal tersebut telah sesuai juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, berdasarkan SOP yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Yang tentunya dalam pelaksanaan kebijakan akan menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pelayanan dan kinerja para pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta upaya mereka dalam menyelesaikan konflik atau tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Kata Kunci : Peran, Pendapatan Asli Daerah, Dampak Kebijakan