Abstrak— Provinsi Kalimantan Selatan mengalami angka RTLH yang sangat tinggi pada tahun 2021 akibat banjir yang melanda 11 dari 13 kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Selain itu, justifikasi utama untuk memulai program perbaikan rumah, khususnya bagi korban bencana banjir, adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi variabel risiko utama yang harus diperhatikan dan mengembangkan rencana manajemen risiko untuk Program Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Wawancara, observasi, dan survei menggunakan kuesioner menyediakan data untuk analisis penelitian ini. Pengambilan sampel secara purposive digunakan dalam pemilihan responden. Material, tenaga kerja, administrasi dan keuangan, karakteristik fisik dan lingkungan tempat kerja, kondisi sosial dan keterlibatan masyarakat, komunikasi dan koordinasi, dan 28 kategori lainnya merupakan variabel yang digunakan. Sebelum menghitung tingkat risiko, analisis memerlukan penilaian risiko menggunakan pengukuran probabilitas dan dampak serta teknik indeks keparahan. Faktor administratif, teknis, dan lingkungan merupakan faktor yang paling umum, menurut temuan penelitian. Faktor-faktor tersebut meliputi hal-hal yang berisiko sedang seperti: keterlambatan pengiriman material (R1), kekurangan tenaga kerja (R7), perubahan Keputusan tentang penetapan penerima bantuan (R12), pembayaran yang tidak tepat waktu (R14), keterlambatan pembuatan buku tabungan penerima manfaat (R15), gangguan server pada aplikasi pencairan bantuan (R16), kontrak program yang pendek (R18), cuaca (R19), lokasi yang sulit dijangkau (R21), dan penerima tidak hadir (R28). Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak risiko tersebut, diperlukan perencanaan yang lebih cermat, peningkatan integrasi sistem digital, dan kolaborasi lintas sektor yang intensif.

Kata kunci—mitigasi, risiko dominan, RTLH, dan analisis risiko