Dana Desa didasarkan pada undang-undang No.06 tahun 2014 terkait desa yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, (2) menemukan faktor penghambat dalam implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten barito Kuala.

            Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan fokus penelitian sesuai dengan teori Merilee S Grindle. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, serta Masyarakat Desa Sinar Baru dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif model Miles, Huberman dan Saldana dengan melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

            Hasil penelitian ini menunjukan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa di Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Pelaksanaannya dijalankan dengan mengacu pada dokumen perencanaan desa seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dimana Musyawarah Desa (Musdes), menjadi ruang utama dalam menetapkan prioritas pembangunan. Program Pembangunan infrastruktur di Desa Sinar Baru dijalankan secara bertahap setiap tahunya, karena keterbatasan Dana Desa. Dari segi isi kebijakan program pembangunan infrastruktur telah mencerminkan kepentingan masyarakat, menjanjikan manfaat langsung yaitu peningkatan aksesibilitas dan kelancaran distribusi hasil pertanian, meskipun demikian, karena keterbatasan dana desa realisasinya belum dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat, sedangkan dari segi konteks implementasi aktor-aktor implementasi kebijakan seperti kepala desa, BPD, serta masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Adapun demikian, hambatan berupa keterbatasan anggaran, adanya kegiatan-kegiatan titipan dari pemerintah kabupaten, serta kendala musim menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur melalui Dana Desa di Desa Sinar Baru.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Infrastruktur, Dana Desa