Dalam era digital yang terus berkembang, implementasi Program Satu Data Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan tantangan signifikan terkait pelindungan hak privasi pekerja, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelindungan data pribadi pekerja dalam Program Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pelindungannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, yang menitikberatkan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan regulasi terkait lainnya seperti Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 88 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum, namun tantangan utama terletak pada pengawasan yang kurang ketat, serta keterbatasan infrastruktur pelindungan data yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, penggunaan teknologi pengamanan seperti enkripsi, serta pemberian edukasi kepada pekerja terkait hak privasi dan pelindungan data pribadi mereka.

Kata Kunci: PelindunganData Pribadi, Pelindungan Data Pekerja, Program Satu Data Kalimantan Selatan