Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian hukum yang dilakukan dalam kasus persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah. Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kenyataannya kelemahan dalam proses pembuktian sering kali mengakibatkan kebebasan terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), yang menganalisis norma hukum positif yang relevan serta kajian doktrin hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran detail mengenai penerapan hukum dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam konteks pembuktian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam kasus ini menghadapi sejumlah kelemahan, termasuk inkonsistensi keterangan saksi, ketiadaan alat bukti yang mendukung secara komprehensif, visum et repertum yang tidak dapat memastikan hubungan kausalitas antara luka korban dan perbuatan terdakwa, serta jeda waktu yang cukup lama antara kejadian dan pelaporan. Unsur tindak pidana yang didakwakan, baik dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D maupun Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pembuktian diperlukan, terutama melalui peningkatan kualitas alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan visum yang lebih komprehensif. Selain itu, pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang optimal dan keadilan yang lebih responsif terhadap korban.