Alur pelayaran sempit merupakan trayek dengan keadaan perairan yang sempit sehingga kapal yang berlayar di trayek tersebut harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanannya selama masih aman dan bisa dilaksanakan. Maka dari itu diperlukan adanya aturan yang pasti agar tidak terjadi kerugian yang besar akibat kecelakaan kapal, karena peraturan nasionalnya belum ada. Peran syahbandar dan otoritas pelabuhan sangat diperlukan dalam pelaksanaannya, karena kesyahbandaran memiliki kewenangan tertinggi untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait alur pelayaran sempit dan aturan yang berlaku bagi awak kapal serta peran kesyahbandaran dalam penyidikan serta menghadapi kasus yang terjadi di alur pelayaran sempit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan hukum. Dengan hasil penelitian adanya aturan nasional yang mengatur terkait alur pelayaran sempit sehingga tidak mengesampingkan peran undang-undang sebagai pedoman dan sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini juga ingin lebih menegaskan peran kesyahbandaran agar tidak tergeser perannya oleh instansi lain. Hasil penelitian menunjukkan perlunya aturan nasional yang mengatur alur pelayaran sempit dan menegaskan pentingnya peran syahbandar agar tidak tergeser oleh instansi lain.