Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dari perspektif asas keadilan. Putusan ini berfokus pada pelanggaran kode etik dan perilaku oleh hakim konstitusi, khususnya terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terkait dengan dugaan konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi, literatur, serta putusan terkait untuk mengevaluasi apakah asas keadilan diterapkan dengan tepat dalam proses penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MKMK menegakkan kode etik, asas keadilan tidak sepenuhnya dijadikan fokus utama, dan penegakan hukum dalam hal ini belum sepenuhnya transparan dan seimbang. Penelitian ini juga mengkaji teori keadilan John Rawls yang mendasari pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan hukum, serta memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan kode etik dalam peradilan dan kontribusinya terhadap keadilan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Asas Keadilan menurut John Rawls, Putusan MKMK.