Budaya patriarki di Indonesia telah lama menjadi struktur sosial yang mendominasi kehidupan sehari-hari, mempengaruhi hampir semua aspek masyarakat, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga dunia kerja. Dalam sistem ini, laki-laki seringkali dianggap sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan dianggap memiliki peran sekunder, terbatas pada ranah domestik atau urusan rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan suatu pembatasan peran Perempuan. Pandangan tersebut tidak hanya membatasi kebebasan perempuan untuk berkembang secara ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan bentuk kekerasan psikologis yang kerap tidak disadari. Oleh karena itu, penanggulangan kasus menjadi aspek yang sangat penting dalam menurunkan angka kekerasan di Kota Banjarmasin. Peran serta individu, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini menyajikan pembahasan terkait upaya dan kendala yang dialami Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin selaku unit yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya di Kota Banjarmasin.

Kata kunci (keyword): penaggulangan tindak pidana, kekerasan, kekerasan berbasis gender