Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif dengan tipe

penelitian teoretis dan bersifat preskriptif. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual terhadap Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks.

Jenis dan sumber yang digunakan mencakup bahan hukum primer (putusan pengadilan, undang-

undang), sekunder (buku-buku hukum, jurnal), dan tersier (internet, ensiklopedia hukum).

Pengumpulan dokumen hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan

analisis kualitatif. Penelitian ini membahas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Andi Al Malik sebagaimana tercantum

dalam Putusan.Terdakwa didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan pemerintah dalam

program Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Bulukumba, namun oleh Majelis Hakim

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim serta menilai apakah

putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim, khususnya dalam

menilai terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri” dan “merugikan keuangan negara”.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, seperti setoran tunai ke rekening

terdakwa dan laporan audit dari Inspektorat Daerah Bulukumba, unsur-unsur tersebut semestinya

dapat dibuktikan. Oleh karena itu, putusan bebas ini dinilai tidak memenuhi asas kepastian hukum

dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci (keyword): Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, UPPO, Kepastian Hukum,

Analisis Putusan Hakim