Penelitian ini membahas fenomena maraknya praktik peminjaman uang dengan bunga tinggi oleh rentenir di tengah masyarakat, meskipun telah tersedia lembaga keuangan formal yang teregulasi. Rentenir kerap menawarkan pinjaman secara cepat dan tanpa prosedur administratif yang rumit, namun dengan suku bunga yang sangat tinggi—jauh melampaui bunga pinjaman bank. Hal ini menimbulkan siklus utang yang membuat total pembayaran peminjam jauh melebihi jumlah pinjaman awal, dan menyebabkan ketergantungan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, banyak peminjam mengalami ketidakstabilan keuangan, kegagalan usaha, tekanan psikologis berat, hingga bunuh diri, seperti yang tercermin dalam kasus tragis seorang ibu rumah tangga yang mengakhiri hidupnya karena terjerat utang rentenir. Meskipun dampaknya sangat merugikan secara individu maupun sosial-ekonomi, praktik ini belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia karena umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pasal penipuan, pemerasan, atau pemaksaan, sulit diterapkan karena tidak terpenuhi unsur-unsur delik secara hukum. Padahal, praktik ini jelas mengeksploitasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah dan minim literasi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur batas maksimum suku bunga dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan akses yang lebih luas terhadap lembaga keuangan resmi merupakan langkah penting untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan pendekatan hukum dan edukasi yang komprehensif, diharapkan praktik eksploitatif ini dapat ditekan demi menciptakan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.