Seiring dengan perkembangan masyarakat semakin kompleks kepentingan manusia maka semakin tinggi potensi sengketa yang terjadi salah satunya sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia terutama terkait Sertipikat ganda (overlapping) ketika dua atau lebih pihak mempunyai hak atas tanah yang sama masing masing dengan Sertipikat yang sah menurut hukum, permasalahan ini muncul akibat lemahnya sistem adminitrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hak atas tanah yang sah menurut hukum serta menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakuan oleh pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang – udangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berstatus Hak Pengelolan terhadap sebidang tanah yang disengketakan melalui putusan pengadilan.

Kata kunci (keyword) : Status HGB, Sengketa Tanah, Banjarmasin