Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berdasarkan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, petugas Lapas, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan dalam putusan tersebut belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain belum adanya prosedur teknis pelaksanaan, keterbatasan tenaga medis yang bersedia melaksanakan tindakan kebiri kimia, serta pertimbangan etik dan HAM yang menjadi perdebatan di kalangan profesional kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dasar hukum pidana kebiri kimia telah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius di tingkat praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis yang jelas dan sinergi lintas sektor agar pidana tambahan ini dapat dilaksanakan sesuai amanat hukum.