Pelabuhan Trisakti merupakan pendukung utama transportasi laut. Pencemaran perairan di Pelabuhan Trisakti dapat berasal dari berbagai sumber yaitu sumber industri, sumber aktivitas transportasi laut dan limbah domestik serta sumber yang tidak diketahui (non-point sources). Status mutu suatu perairan merupakan tingkat kondisi mutu perairan yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik. Bahan pencemar yang masuk ke badan air di perairan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas perairan yang akan mengurangi fungsi biologis dan ekologis dari ekosistem. Dalam penelitian ini parameter yang dilakukan pengujian yaitu parameter fisika diantaranya Suhu, TSS, Parameter Kimia diantaranya pH, BOD, COD, DO, Amoniak, Minyak dan Lemak dan Parameter Mikrobiologi yaitu Total Coliform. Strategi pengendalian pencemaran air dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas air dan kondisi status mutu di Pelabuhan Trisakti dan memberikan alternatif strategi pengendalian pencemaran air di Pelabuhan Trisakti PT Pelabuhan Indonesia (persero) Sub Regional Kalimantan. Lokasi pengambilan sampel pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tiga titik lokasi yaitu Dermaga Terminal Penumpang, Dermaga Terminal Peti Kemas Banjarmasin dan Dermaga Martapura Baru. Analisis data status mutu menggunakan metode Indeks Pencemaran dan Strategi pengendalian pencemaran air dirumuskan berdasarkan wawancara dengan ahli yang berkompeten, kemudian dianalisa menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peruntukan Air Sungai dan Sejenisnya kelas II diantaranya TSS, BOD, COD dan DO. Kondisi status mutu air didapatkan secara keseluruhan titik lokasi sampling menunjukkan kondisi cemar ringan. Alternatif strategi pengendalian pencemaran air di Pelabuhan Trisakti PT Pelabuhan Indonesia (persero) Sub Regional Kalimantan menggunakan metode AHP dengan responden pemangku kepentingan, perusahaan dan praktisi lingkungan, maka didapatkan hasil bahwa kriteria aspek lingkungan dan aspek regulasi sama sama penting dengan bobot nilai 43,4%. Adapun alternatif strategi yang sudah di input dengan bobot tertinggi alternatif yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dengan bobot nilai 33,1%, Pelaksanaan pemantauan berdasarkan RKL RPL dan Persetujuan Lingkungan dengan bobot nilai 20,9% dan program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan bobot nilai 20,7%.