ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2017. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi, volume sampah yang dihasilkan semakin bertambah, sehingga pengelolaan yang tidak optimal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas serta implementasi yang baik agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Data yang digunakan bersumber dari literatur hukum dan regulasi daerah yang berlaku di Kabupaten Tabalong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 14 Tahun 2017 mengatur dua aspek utama dalam pengelolaan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sarana tempat pembuangan sampah (TPS), rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Perda ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ambiguitas dalam beberapa pasal dan ketidaksesuaian denda bagi pelanggar tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Peraturan Daerah, Sanksi, Kabupaten Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup.