Pinjaman sindikasi adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada satu debitur oleh dua atau lebih lembaga keuangan yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang signifikan.Tujuan studi ini adalah untuk mengevaluasi perlindungan hukum para pihak dan mengkaji keharusan perjanjian pinjaman sindikasi dalam pembiayaan perbankan. Pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis literatur digunakan sebagaimetodologi dalam penelitian ini. Bahan hukum primer,sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber datadan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit sindikasi dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), mengurangi risiko pembiayaan, serta meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek besar. Di sisi lain, perlindunganhukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi masih bergantung pada isi kontrak, tanpa adanya pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna menjaminkeadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit sindikasi.