Penelitian ini menganalisa terkait dengan Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif yang diambil dari berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penelitian ini menganalisa terkait dengan salah satu unsur penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang dimana secara spesifik pasal 3A pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 terkait dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara lumpusum yang dimohonkan untuk uji materill ke Mahkamah Agung oleh Eko Santosa. Selanjutnya, atas permohonan tersebut majelis memutuskan untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

Hasil analisa bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai antara lain yaitu dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak sesuai dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas lex superiori derogate lex inferiori, namun hasil analisa penulis bahwa putusan untuk mencabut  Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 kurang tepat, karena hanya pasal 3A lah yang dimohonkan untuk diuji materiil. Adapun atas Putusan Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dapat berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain 1)Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, 2)Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum, 3)Potensi temuan oleh Pemeriksa.