Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah norma penyelenggaraan netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam undang-undang Pilkada telah sesuai dengan

prinsip keadilan pemilu serta untuk merumuskan kontruksi norma yang lebih efektif

dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh ASN selama proses pemilihan

kepala daerah. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, yaitu apakah regulasi

yang ada sudah menjamin pelaksanaan netralitas ASN secara adil dan bagaimana

rekonstruksi hukum dapat mengintegrasikan peran berbagai lembaga pengawas

untuk mencapai efektivitas penegakan norma. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui analisis

komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh dari ketentuan peraturan

perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen kebijakan yang

relevan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun telah diterapkan

berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan pedoman terkait seperti SKB Nomor 2

Tahun 2022, masih terdapat kekaburan dalam implementasinya serta koordinasi

antar lembaga pengawas kurang optimal, sehingga pelanggaran netralitas ASN

belum dapat diminimalisir secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini

menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum untuk menciptakan mekanisme

penegakan yang terintegrasi dan sanksi yang lebih tegas guna menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.