Tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti yang kuat sangat penting guna menjamin terwujudnya keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyidikan serta peran Visum et Repertum dalam proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan visum dalam pembuktian hukum. Landasan hukum Visum et Repertum tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran dalam penanganan korban. Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 287 KUHP mengatur secara khusus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana DAN Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyidikan meliputi penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan korban, serta pengumpulan alat bukti, termasuk Visum et Repertum. Visum berperan penting sebagai bukti surat yang memperkuat keterangan korban dan membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara. Namun, efektivitas visum kerap terhambat oleh keterlambatan pelaporan, keterbatasan tenaga medis forensik, serta hambatan administratif di rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses penerbitan visum, edukasi masyarakat tentang urgensi visum, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.