Tesis ini bertujuan untuk mengkaji segala bentuk kasus pidana yang dapat melibatkan Notaris, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris pada kasus pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik dalam penguatan konsep perlindungan hukum Notaris agar tidak terjadi kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap profesi ini. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual terhadap teori perlindungan hukum, keadilan, serta asas tanggung jawab pidana, dilengkapi dengan studi kasus putusan pengadilan yang relevan. Kasus pidana yang dapat melibatkan Notaris pada umumnya muncul ketika akta autentik yang dibuat dijadikan bagian dari alat bukti atau sarana dalam tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan, atau penggelapan. Dalam situasi tersebut, Notaris dapat terlibat secara pasif akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian, atau dalam beberapa kasus turut serta secara aktif dengan sengaja melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara kesalahan administratif, pelanggaran kode etik, dan kesalahan pidana, agar Notaris tidak dikriminalisasi hanya karena menjalankan tugas sesuai prinsip kebenaran formil dalam pembuatan akta. Bentuk perlindungan hukum terutama pada kasus pidana terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris dan mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai masih lemah secara substantif. Ketentuan fiktif positif dalam pemberian izin pemanggilan dapat membuka peluang kriminalisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi perlindungan hukum melalui penguatan peran MKN serta pembentukan konsep bantuan hukum terpadu oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sehingga Notaris yang menghadapi perkara pidana mendapatkan pendampingan profesional sejak awal proses hukum.