Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan peraturan daerah yang mengatur penomoran rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di Kecamatan Arut Selatan. Penomoran rumah adalah aspek penting dalam administrasi kependudukan dan pelayanan publik yang terstruktur. Namun, di Kabupaten ini, penomoran rumah masih dilakukan secara sporadis, tanpa peraturan yang jelas dan terstandarisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara dengan perangkat desa, kecamatan, serta masyarakat untuk menggali masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan penomoran rumah berpengaruh negatif terhadap pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta respons darurat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penomoran rumah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam penataan wilayah dan pengelolaan administrasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan Perda untuk menetapkan sistem penomoran rumah yang jelas, sistematis, dan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta tata kelola administrasi yang lebih baik. Dengan adanya Perda, diharapkan dapat mempercepat pembangunan sosial ekonomi serta meningkatkan ketertiban administratif di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata Kunci: Penomoran Rumah, Peraturan Daerah, Administrasi Kependudukan.