Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam sistem peradilan melalui penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu). Sistem ini merupakan inovasi dalam digitalisasi administrasi perkara pidana yang bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menjadi salah satu lembaga peradilan yang telah mengimplementasikan E-Berpadu dalam proses penanganan perkara pidana sejak tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Berpadu telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara pidana, mulai dari pelimpahan berkas, penjadwalan sidang, hingga pengelolaan dokumen secara digital. Sistem ini mempermudah koordinasi antar lembaga penegak hukum dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas server yang belum memadai, serta kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun demikian, penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah berjalan cukup efektif dan mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.