Nepotisme dalam partai politik merupakan salah satu ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia, karena dapat menghambat meritokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur peran partai politik dalam mencegah nepotisme serta bagaimana implementasinya di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menelaah berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, praktik nepotisme masih marak akibat lemahnya implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal partai, peningkatan mekanisme rekrutmen berbasis meritokrasi, serta penguatan peran lembaga pengawas dan masyarakat sipil dalam menekan praktik nepotisme.

Kata Kunci: nepotisme, partai politik, peraturan perundang-undangan, demokrasi, meritokrasi.