Penelitian ini membahas dinamika kontestasi pengetahuan antara petani lokal dan pemerintah dalam pelaksanaan program Food estate di Desa Belanti Siam, Kalimantan Tengah. Program yang digagas pemerintah pusat ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perluasan dan intensifikasi lahan pertanian. Namun, pendekatan yang digunakan bersifat top-down dan teknokratis kerap mengabaikan pengetahuan lokal yang dimiliki petani—terutama dalam hal pengelolaan lahan gambut dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Dalam konteks ini, petani tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menunjukkan bentuk-bentuk resistensi terhadap intervensi negara yang tidak sesuai dengan praktik bertani mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan petani di mata pemerintah pusat kerap dipandang sebagai pengetahuan yang ‘kurang ilmiah’, ‘ketinggalan zaman’, dan akan menyulitkan pemerintah dalam hal ketercapaian hasil produksinya. Padahal petani memiliki pengalaman empiris yang mendalam terkait tanah dan musim. Kontestasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam pembangunan pertanian, serta pentingnya membuka ruang dialog yang sejajar antara negara dan masyarakat desa agar pembangunan berjalan lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan.